Udah Tahu Bikin Masalah, RUU Cipta Kerja Malah Disahkan


Jujur malam ini saya marah sekali dengan berita yang baru saja terbit tadi sore, yaitu RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law disahkan. Sudah tahu masyarakat menolak, tapi tetap disahkan. Saya tidak yakin DPR itu mewakili rakyat beneran. 

Desas-desus akan disahkannya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini sudah saya dengar sejak siang. Dan, saya makin merasakan hal yang tidak enak setelah mewawancarai ketua SPN Cianjur yang katanya akan ada mogok kerja nasional besok. 

Jelas, ini sangat menampar saya secara individual. Juga, sebagai mahasiswa, jelas saya semakin geram dengan ketidakberpihakan dan ketulian DPR terhadap suara-suara rakyat. Saya jadi bingung, sebenarnya rakyat itu apa? Dan fungsi rakyat sebetulnya itu apa?

Poin 'Borok' Omnibus Law


Yang saya ketahui, ada beberapa poin 'Borok' Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja yang memang sangat merugikan buruh. Dan, malah menguntungkan investor. Miris, miris! Saya khawatir kemarahan rakyat malah membuat tragedi 98 kembali terulang. 

Pertama itu ada penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK) bersyarat dan upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK). Aduh, ini anak SMP juga tahu kebijakan ini malah membuat buruh semakin miskin dan jauh dari sejahtera.

Kedua, yaitu pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. 19 bulan dibayar pengusaha dan enam bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. Semua yang menguntungkan bagi buruh dipangkas. Bukannya sudah jelas, sebelum kebijakan ini ada pun buruh sulit sejahtera. Ini kok malah dipangkas?

Ketiga, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Sebelumnya, sudah jelas bahkan para buruh buruh menolak pasal yang menyatakan tidak ada batas waktu kontrak atau kontrak seumur hidup itu.

Keempat, karyawan kontrak serta outsourcing seumur hidup. Bahkan, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, mempertanyakan pihak yang akan membayar Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi karyawan kontrak dan outsourcing.

Kelima, jam kerja yang eksploitatif. Ini sudah jelas menganggap bahwa buruh itu robot bukan manusia. Kerja paling keras dia yang paling kaya. Padahal, beban pekerja itu berbeda-beda.

Keenam, penghilangan hak cuti dan hak upah atas cuti. Ini salah satu yang membuat saya marah besar. Masa buruh gak boleh cuti? Sementara bosnya, bebas jalan-jalan sana-sini dengan bergelimang harta.

Ketujuh, hilangnya jaminan pensiun dan kesehatan karena adanya kontrak seumur hidup. Bayangkan, sudah kerjanya eksploitatif, lalu tidak ada cuti. Tapi tak ada jaminan kesehatan dan pensiun? Gila!

Kesimpulan


Saya jelas menolak disahkannya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini. Saya bingung kenapa DPR mengesahkannya. Alasannya apa? Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Apakah sengaja disahkan saat masa PSBB?

Saya berharap masalah ini akan menemui titik terang. Saya membenci konflik. Saya membenci rakyat yang terus-terusan menjadi korban. Rakyat, adalah pemilik negeri ini. Segalanya harus berpihak pada rakyat. Demi rakyat.

Comments

Popular Posts