Kekerasan Terhadap Wartawan: Ada Rilis Kami Diundang, Ada Demo Kami Ditendang

Kekerasan Terhadap Wartawan


Wartawan-wartawan yang meliput demo, kadang selalu mendapatkan perlakuan yang berbeda ketika meliput kegiatan seremonial. Hal miris itu sudah muncul, sejak lama. Menjadi dilema dan resiko profesi wartawan di lapangan. 

Saya kerap mendapat kabar bahwa teman-teman wartawan diberbagai daerah HP-nya dirampas, file liputannya dihapus, bahkan kena timpuk dan babak belur karena dihakimi ketika meliput demo menolak Omnibus Law. Mungkin, kamera lebih berbahaya daripada gas air mata dan water canon sekarang ini.

Di Cianjur, pada 8 Oktober kemarin, dua teman saya mengalami luka di kepala yang cukup parah. Massa aksi yang rusuh di depan Kantor DPRD Cianjur, melempari halaman kantor dengan batu. Bahkan ada yang sebesar helm. Sementara saya bersama wartawan lainnya ada di dalam. Tapi, massa tidak bisa membedakan mana polisi mana wartawan.

Ketika itu, saya menjadi semakin bingung, apa selama ini tugas wartawan tidak dihargai? Padahal, masyarakat perlu tahu tentang berbagai hal penting. Bahkan, kebanyakan kekerasan terhadap wartawan kadang dilakukan oleh oknum aparat. Imej aparat sebagai pengamanan seakan dijaga dengan membungkam pena dan kamera wartawan.

Tidak hanya itu, beberapa wartawan mahasiswa di beberapa daerah dikabarkan hilang. Saya semakin yakin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers tidak dipatuhi dengan baik oleh masyarakat dan aparat. Apakah istilah peraturan diciptakan untuk dilanggar itu memang benar adanya?

Tapi, berbeda halnya ketika ada undangan press rilis, atau acara-acara pemerintah. Wartawan seperti diperlakukan sebagai tamu istimewa, disajikan makan, dan lain sebagainya. Padahal, niat wartawan hanya mencari dan mengabarkan berita. Sebuah perbedaan yang kontras dengan peliputan demo.

Seolah wartawan hanya sebagai komoditas yang hanya diperalat untuk merusak dan memperbaiki nama seseorang atau institusi tertentu. Wartawan tidak seperti itu, cuy! Berita yang dilihat di TV, didengar di radio, dibaca di media online dan cetak, adalah karya wartawan, untuk mencerdaskan masyarakat.


Memang benar adanya, ada wartawan bodong yang hanya berharap amplop dalam peliputan seremonial. Tapi, bagi wartawan sejati dan asli, mau itu seremonial atau demo wartawan hanya ingin memberikan karyanya kepada masyarakat demi kecerdasan bangsa.

Ada juga oknum narasumber yang minta untuk menulis hal yang baik saja. Padahal, wartawan selalu berimbang dalam menulis berita. Seolah wartawan hanya alat untuk jaim dan memperbagus nama di mata masyarakat. Miris!

Pada prinsipnya, wartawan hanya ingin dihargai. Bukan dalam artian diberi uang! Tapi, dihargai sebagai orang yang menjalankan tugasnya. Sebagai orang yang sama-sama bekerja. Sebagai manusia.

Seperti kita ketahui, pers adalah alat demokrasi. Jika ketika massa anarkis kita boleh meliput, aparat anarkis pun kita harus bisa mengabarkan. Jika pers dibungkam, sama dengan demokrasi dibungkam.

Terlebih, ketika ada kasus kekerasan terhadap wartawan, penyelesaian kasus selalu saja molor. Selalu saja tidak ada penyelesaian yang berarti. Apakah wartawan berbeda dari masyarakat lain? Ah, padahal kasus di masyarakat juga masih ada yang molor.

Tanggal 9 Oktober kemarin, teman saya, wartawan di Sukabumi yang merupakan anggota PWI Cianjur mengalami intimidasi oleh orang berpakaian preman. HP-nya dirampas, dan file hasil liputannya dihapus. Kita tidak tahu, orang berpakaian preman itu adalah aparat atau bukan. Yang pasti, itu adalah kemunduran dari demokrasi di Indonesia.

Aksi Solidaritas Mengecam Kekerasan Terhadap Wartawan


Setelah kejadian itu, Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Cianjur melakukan aksi solidaritas. Menaruh kartu pers di halaman gedung PWI Cianjur. Bahkan, kamera pun ikut disimpan. Orasi hingga menuntut penuntasan kasus yang dialami  teman kami.

Termasuk aksi jalan mundur, sebagai bentuk dan simbol kemunduran demokrasi dan kebebasan pers. Aksi itu, jadi kemarahan yang akan terus diingat sebagai sejarah kekerasan terhadap wartawan.

Bisa dibayangkan jika pers dihapuskan dari Indonesia. Berita-berita hanya dari pemerintah. Masyarakat tak punya wadah untuk bersuara. Semuanya dibungkam dan tak diberi kesempatan untuk berpendapat. Bisa dibayangkan? Tak ada lagi hati nurani.


Demo penolakan Omnibus law beberapa waktu lalu harus menjadi renungan bagi semua pihak untuk bisa saling menghargai. Polisi melaksanakan tugas, wartawan pun demikian. Tapi, menghargai itu harus bisa didasari atas kesadaran dan sesuai peraturan.

Massa sudah mulai tak didengar. Tapi, jika pers ikut dibungkam juga. Tak ada lagi harapan bagi Indonesia untuk menegakkan Pancasila dan demokrasi yang hingga kini menjadi dambaan bersama. 

Comments

Popular Posts