Beberapa hari belakangan ini, masyarakat mulai semakin resah dengan Covid-19, ditambah dengan kontestasi Pilkada 2020 yang akan digelar 9 Desember mendatang. Banyak pihak yang mendesak untuk menunda Pilkada, ada pula yang meminta untuk tetap dilanjutkan. 

Desakan untuk menunda Pilkada 2020 ini muncul dari berbagai pihak. Bukan cuma masyarakat tapi sebagian pejabat menginginkan Pilkada ditunda dulu hingga pandemi Covid-19 benar-benar usai. Hal ini sebagai bukti konsentrasi terhadap kesehatan masyarakat.

Namun, Presiden RI Joko Widodo telah memutuskan bahwa Pilkada 2020 tetap terselenggara. Mau tak mau, kalau Presiden sudah membuat keputusan, maka harus diikuti. Tapi, apa perlu Pilkada ditunda? Apa dampaknya bagi pemerintahan? 

Sebagian pihak yang menginginkan Pilkada ditunda mengaku sebagai orang-orang yang peduli terhadap kesehatan masyarakat. Saya akui itu, karena dari pengalaman saya sebagai jurnalis, tahapan Pilkada bisa memicu penularan Covid-19.

Tapi, di sisi lain, roda pemerintahan harus tetap berputar, keenakan juga pejabat yang terus menjabat. Ya, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat dan lebih baik.

Cerita Miris Ekonomi Saat Ini


Kemarin, saya pangkas rambut di tempat cukur langganan sejak saya SMP. Mang Mamat, yang memangkas rambut saya sedikit menyinggung soal permasalahan ekonomi yang diakibatkan Covid-19. 

Ia bercerita, sahabat-sahabatnya harus menjual HP dengan harga murah demi keluarga. Bahkan, ada yang harus beralih profesi menjadi kuli dan petani. Ada pula yang harus memangkas bisnis pangkas rambutnya sendiri. Miris memang. Dan, seharusnya ini lebih diperhatikan ketimbang Pilkada. 

Saya sebenarnya ikut dilematis dengan permasalahan ini. Antara Pilkada tetap lanjut atau ditunda. Tapi, kita mesti bertahan dan tega waspada apapun yang terjadi. Ekonomi dan kesehatan menjadi hal yang paling terdampak menurut saya. Tapi, kenapa selalu saja tidak efektif dalam penanganannya? 

Sering kali saya melihat proses test swab dan rapid test di Cianjur. Sering saya melihat ambulance lalu lalang setiap harinya. Bahkan, ketika muncul kasus Covid-19 pertama di Cianjur, saya melakukan investigasi bersama tim narasi TV. Tapi, masih belum meyakinkan saya tentang pelayanan kesehatan yang baik dari pemerintah. 

Terlebih baru-baru ini pemerintah ingin melakukan definisi ulang dari data Covid-19. Lebih miris lagi, website data Covid-19 di Cianjur tidak bisa diakses belakangan ini. Apakah ada yang ditutupi? Apakah selama ini yang katanya konsentrasi di bidang kesehatan itu tidak konsen-konsen amat?

Saya kira, jika pelayanan kesehatan dan penanganan Covid-19 sangat baik ketika pertama kali kasus muncul di Indonesia, tidak akan seperti ini. Seharusnya, jika pelayanan kesehatan sudah benar-benar baik, masyarakatnya sudah patuh, Pilkada bisa sangat aman.

Kenyataannya, pemerintah masih kewalahan. Ketidakmaksimalan pemerintah sejak awal penanganan membuat masa depan semu, membuat masyarakat yang terus berharap kehilangan semangat. Termasuk saya. Saya sudah bosan meliput soal Covid-19. Data, masker, tes, dan lain sebagainya. Saya sudah bosan. 

Maka dari itu, menurut saya wajar jika ad apihak yang ingin Pilkada ditunda hingga tahun 2020. Karena semua kinerja, semua data, dan semua apa yang terjadi dilihat oleh semuanya. Terlebih saya sebagai jurnalis.

Jadi, Haruskah Pilkada Ditunda? 


Pendapat saya, tahapan Pilkada yang sudah terlanjur, dan memang sudah masuk tahap kampanye ini tidak bisa ditunda lagi. Jika, memang dari sebelum tahapan awal ada penundaan, itu bisa dilakukan. Tapi, ini sudah penetapan dan masuk tahap kampanye. Presiden pun sudah memutuskan untuk lanjut. Jadi, apa boleh buat? 

Tapi, bagaimana dengan anda kesehatan masyarakat? Jawabannya cuma satu; protokol kesehatan. Dengan protokol kesehatan yang ketat, saya yakin Pilkada 2020 bisa berlangsung tanpa membuat Klaster Baru Covid-19.

Ini memang dilematis. Saya rasa, ini bisa jadi pelajaran bagi para petinggi negara di masa depan untuk bisa konsentrasi pada apa yang memang diprioritaskan. Bukan hanya bilang prioritas tanpa tindakan yang dominan ke hal yang diprioritaskan. Jujur, jika dari awal pelayanan kesehatan dan langkah bantuan ekonomi dari pemerintah sangat lancar dan baik, saat ini tak perlu lagi mempermasalahkan Pilkada. 

Harapan Kedepannya


Saya harap ini menjadi polemik bencana terakhir bagi negara kita. Menjadi pelajaran di masa depan bahwa dinamika antara pemerintah dan masyarakat takkan pernah terelakkan. Maka, pemerintah harus bisa maksimal dan membuktikan pada masyarakat akan kinerjannya. Masyarakat melihat, mendengar, dan mengikuti berbagai hal yang dilakukan pemerintah melalui kami; wartawan.

Kami akan tetap melihat perkembangan, menjadi penyambung suara rakyat yang baik. Demi mencerdaskan dan memberi kabar yang baik untuk masyarakat. Covid-19 menjadi pelajaran juga bahwa kita tidak bisa menghentikan masyarakat untuk bersuara. Banyak pendapat dan banyak pandangan, itu wajar. Karena kita manusia. 

Jika pemerintah mencoba membungkam kebebasan berpendapat, saya kira kita sudah berhenti membawa pancasila untuk hidup. Semoga apa yang saya beri bisa bermanfaat. Sekali lagi ini hanya pendapat. Ini hanya curahan hati. Dari sekian banyak renungan yang saya lakukan.